Usulan anggaran ini di luar perkiraan, dimana sebelumnya APBN di gencarkan untuk efisiensi, tetapi ini kok malah nambah. Bisa jadi Sri Mulyani akan menambah utang negara jika APBN terus membengkak atau pajak akan naik.
💰 Total Usulan: Rp604 Miliar
Pagu indikatif dari Kementerian Keuangan hanya Rp150 miliar, yang menurut Erick hanya cukup untuk belanja pegawai dan operasional minimum.
Erick mengusulkan tambahan Rp454 miliar, sehingga totalnya menjadi Rp604 miliar.
📌 Rincian Penggunaan Anggaran
- Regulator BUMN: Rp111 miliar
- Pengawasan Penugasan BUMN: Rp118 miliar
- Pemegang Saham Seri A & Perum: Rp101 miliar
- Belanja Pegawai: Rp117 miliar
- Administrasi & Operasional: Rp157 miliar
📜 Alasan Pengajuan Tambahan
Menjalankan amanat UU No. 1 Tahun 2025 tentang BUMN.
Mendukung arah kebijakan APBN 2026 untuk ketahanan nasional dan akselerasi ekonomi.
Mengawal restrukturisasi BUMN oleh Danantara, termasuk penghapusan buku dan tagih.
📈 Kontribusi ke Negara
Erick menegaskan anggaran ini tidak membebani negara karena BUMN akan menyetor dividen ke kas negara.
Termasuk dividen dari Perum dan 1% dividen dari BUMN yang dikelola Danantara, diperkirakan mencapai Rp900 miliar–Rp1,5 triliun.
🗣️ Komisi VI DPR RI: Tidak Membebani Negara
Dalam rapat kerja 8 Juli 2025, mayoritas anggota Komisi VI DPR menyatakan bahwa usulan Erick tidak membebani APBN, karena bersumber dari dividen BUMN, khususnya dari holding Danantara dan Perum.
📌 Dukungan terhadap Efisiensi dan Transparansi DPR mendukung penggunaan anggaran untuk:
- Pengawasan restrukturisasi Danantara
- Penugasan strategis pemerintah
- Percepatan transfer aset negara Namun, mereka meminta penggunaan anggaran dilakukan secara efisien dan transparan, serta disertai laporan kinerja yang jelas
📉 Catatan Kritis dari Beberapa Anggota Meski mayoritas mendukung, ada anggota yang menyoroti:
- Potensi tumpang tindih fungsi antara Kementerian BUMN dan Danantara
- Perlunya audit independen atas penggunaan dividen
- Kekhawatiran bahwa anggaran besar bisa mengurangi efisiensi birokrasi
Erick sendiri menyatakan yakin bahwa anggaran Rp604 miliar akan “berputar kembali ke negara” melalui dividen dan kontribusi fiskal
