Heboh! Bos OnePlus Pete Lau Diburu Otoritas Taiwan, Diduga Rekrut Puluhan Engineer Secara Ilegal

Kasus ini mencuat setelah Kejaksaan Distrik Shilin, Taiwan, mengungkap dugaan praktik perekrutan ilegal tenaga kerja asal Taiwan oleh OnePlus. Tak main-main, jumlah engineer yang diduga direkrut tanpa izin resmi mencapai lebih dari 70 orang.

Awal Mula Kasus OnePlus di Taiwan

Menurut hasil penyelidikan jaksa, OnePlus diduga telah menjalankan operasi perekrutan secara diam-diam sejak beberapa tahun lalu. Perusahaan ini disebut mendirikan sebuah perusahaan cangkang di Hong Kong dengan nama berbeda. Selanjutnya, perusahaan tersebut membuka cabang di Taiwan pada 2015 tanpa mengantongi persetujuan dari pemerintah setempat.

Melalui cabang inilah, OnePlus disebut menjalankan aktivitas penelitian dan pengembangan (research and development/R&D) untuk produk-produk ponsel mereka. Padahal, sesuai regulasi yang berlaku di Taiwan, perusahaan asal China wajib memperoleh izin khusus sebelum membuka kantor atau mempekerjakan tenaga kerja lokal.

Namun demikian, jaksa menduga OnePlus sengaja menggunakan skema perusahaan cangkang demi menghindari pengawasan dan pembatasan hukum yang ketat.

Dua Warga Taiwan Ikut Didakwa

Tak hanya Pete Lau, dua warga negara Taiwan juga ikut terseret dalam perkara ini. Mereka adalah seorang pria bermarga Lin dan seorang wanita bermarga Cheng. Keduanya diduga menjadi perantara dalam proses perekrutan engineer Taiwan untuk bekerja di bawah naungan OnePlus.

Lebih lanjut, jaksa menyebut Lin dan Cheng berperan penting dalam mengalirkan dana perekrutan karyawan dari Taiwan ke China. Dengan kata lain, keduanya menjadi penghubung antara perusahaan dengan para tenaga kerja lokal yang direkrut tanpa izin resmi.

Karena perannya tersebut, Lin dan Cheng kini resmi didakwa oleh otoritas Taiwan bersama dengan Pete Lau sebagai otak utama perekrutan ilegal tersebut.

Diduga Langgar Undang-Undang Cross-Strait Act

Otoritas Taiwan menilai langkah OnePlus ini melanggar Cross-Strait Act, yakni undang-undang yang mengatur hubungan bisnis, investasi, dan ketenagakerjaan antara Taiwan dan China.

Salah satu pasal dalam undang-undang tersebut dengan tegas menyebutkan bahwa perusahaan asal China wajib mendapatkan izin pemerintah Taiwan sebelum merekrut tenaga kerja lokal, terlebih untuk sektor strategis seperti teknologi dan riset.

Dalam kasus OnePlus, aktivitas R&D yang dijalankan di Taiwan dianggap sebagai pelanggaran serius karena menyangkut pengembangan teknologi dan pemanfaatan sumber daya manusia strategis.

Selain itu, penggunaan perusahaan cangkang dinilai sebagai upaya sistematis untuk menyamarkan identitas perusahaan demi menghindari regulasi yang berlaku.

Pete Lau Masuk Daftar Buronan

Seiring dengan temuan tersebut, Kejaksaan Distrik Shilin pun mengeluarkan surat penangkapan terhadap Pete Lau. Dengan demikian, CEO OnePlus itu kini resmi masuk dalam daftar buronan otoritas Taiwan.

Namun hingga saat ini, keberadaan Pete Lau belum diketahui secara pasti. Otoritas Taiwan masih terus berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menindaklanjuti proses hukum ini.

Di sisi lain, belum ada pernyataan resmi dari manajemen OnePlus maupun dari Pete Lau sendiri terkait tuduhan yang dilayangkan.

Sorotan Terhadap Bisnis Teknologi China di Taiwan

Kasus ini sekaligus menambah panjang daftar ketegangan terkait aktivitas bisnis perusahaan teknologi asal China di Taiwan. Selama beberapa tahun terakhir, pemerintah Taiwan memang memperketat pengawasan terhadap perusahaan China yang beroperasi di wilayahnya, terutama di sektor teknologi.

Taiwan menilai sektor ini sangat strategis karena berkaitan langsung dengan pengembangan semikonduktor, kecerdasan buatan, dan industri digital yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional.

Oleh sebab itu, setiap aktivitas R&D yang melibatkan perusahaan asing, khususnya dari China, berada dalam pengawasan ketat aparat pemerintah.

Dalam konteks ini, dugaan pelanggaran yang dilakukan OnePlus dinilai bukan sekadar masalah administratif, melainkan menyangkut kepentingan nasional dan keamanan teknologi.

Dampak Besar bagi Reputasi OnePlus

Jika terbukti bersalah, kasus ini berpotensi memberikan dampak besar bagi reputasi OnePlus di pasar global. Sebagai salah satu merek smartphone populer dunia, OnePlus selama ini dikenal dengan citra inovatif dan agresif dalam mengembangkan teknologi.

Namun, dugaan perekrutan ilegal dan pendirian perusahaan cangkang dapat mencoreng citra perusahaan yang selama ini dibangun.

Tak hanya itu, kasus ini juga bisa berdampak pada hubungan bisnis OnePlus di kawasan Asia Timur, terutama dengan mitra-mitra teknologi di Taiwan.

Menunggu Klarifikasi Resmi

Sampai saat ini, publik masih menanti klarifikasi resmi dari pihak OnePlus maupun dari Pete Lau secara langsung. Apakah tuduhan ini akan dibantah atau justru dikonfirmasi, masih menjadi tanda tanya besar.

Yang jelas, kasus ini menjadi pengingat bahwa ekspansi bisnis lintas negara, khususnya di sektor teknologi, tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Setiap perusahaan wajib mematuhi regulasi yang berlaku di negara tempat mereka beroperasi.

Ke depan, perkembangan kasus Pete Lau dan OnePlus ini dipastikan akan terus menjadi sorotan dunia, terutama di tengah persaingan ketat industri smartphone global.