| Presiden Prabowo Subianto |
| – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam mencapai kemandirian energi nasional dengan menjadikan Papua sebagai salah satu kawasan strategis pengembangan energi mandiri.
Dalam arahannya kepada Kepala Daerah se-Papua serta Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua di Istana Negara, Jakarta, Selasa (16/12/2025), Prabowo menekankan bahwa Papua memiliki potensi energi yang sangat besar dan perlu dimanfaatkan untuk kepentingan daerah maupun nasional.
“Papua memiliki sumber energi yang sangat melimpah. Menteri ESDM telah merancang agar setiap daerah di Papua bisa menikmati manfaat dari energi yang dihasilkan di wilayahnya sendiri,” ujar Prabowo.
Presiden menambahkan, pemerintah fokus mendorong pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya dan air, khususnya untuk wilayah-wilayah terpencil. Menurutnya, kemajuan teknologi membuat energi surya lebih terjangkau, sementara pembangkit listrik tenaga air skala kecil dapat diterapkan di daerah yang sulit dijangkau.
“Dengan tenaga surya dan air, kita tidak perlu lagi mengirim BBM mahal dari wilayah lain,” kata Prabowo.
Selain itu, pengembangan energi berbasis sumber daya lokal melalui bahan bakar nabati juga menjadi prioritas. Langkah ini merupakan bagian dari target jangka menengah pemerintah untuk mencapai swasembada energi dan pangan di seluruh wilayah Indonesia dalam lima tahun mendatang.
Presiden menekankan, kemandirian energi akan berdampak besar pada penguatan fiskal negara. Saat ini, impor BBM Indonesia mencapai sekitar Rp520 triliun per tahun. Dengan pengurangan impor, negara bisa menghemat ratusan triliun rupiah yang bisa dialokasikan untuk pembangunan daerah.
“Bayangkan jika kita mampu memangkas setengahnya, ada sekitar Rp250 triliun. Bahkan jika bisa mengurangi Rp500 triliun, setiap kabupaten berpotensi memperoleh sekitar satu triliun rupiah,” ujarnya.
Prabowo juga mengumumkan target konkret pemerintah, yaitu mulai tahun depan Indonesia tidak lagi mengimpor solar, dan dalam empat tahun ke depan, impor bensin akan dihentikan secara bertahap.
Untuk memastikan target ini tercapai, Presiden meminta para gubernur dan bupati, terutama di Papua, menjalin koordinasi intens dengan komite percepatan pembangunan, pemerintah pusat, Bappenas, dan kementerian terkait. Kepala daerah diminta menyusun prioritas pembangunan sesuai kebutuhan dan tantangan di wilayah masing-masing.
“Tidak mungkin semua bisa diselesaikan sekaligus, tapi dengan menentukan prioritas, kita bisa menyesuaikannya dengan kemampuan yang ada saat ini,” tegas Prabowo.(da*)