Komdigi Putus Akses Domain Wikimedia Commons, Minta Segera Registrasi PSE

Dirjen Pengawasan Ruang Digital Komdigi Alexande Sabar menyatakan bahwa pihaknya mendeteksi kata kunci (keyword) dan konten visual yang terasosiasi memiliki kemiripan dengan konten terlarang dalam sistemnya. Khususnya, perjudian. 

Kini, sistem menyantumkan situs Wikimedia Commons dalam kategori penanganan. Deteksi pengendalian konten ini bersifat preventif serta dalam kondisi tertentu yang dapat menghasilkan false positive terhadap situs yang bersifat netral dan memiliki fungsi edukatif. 

Setelah pihak kementerian menerima informasi pemblokiran, kata Alexander, tim teknis melakukan verifikasi manual atas indikasi temuan konten negatif. Termasuk, peninjauan ulang terhadap parameter klasifikasi untuk memastikan akurasi deteksi. 

“Begitu diketahui sebagai false positive, kami langsung melakukan normalisasi terhadap Wikimedia Commons,” ungkap Alexander dalam pernyataan resminya pada Jumat (27/3). 

Situs Wikimedia Commons sudah sepenuhnya dinormalisasi kembali oleh masyarakat sejak Rabu (25/3) pukul 22.00 WIB, lanjut Alexander. Ini artinya, pengguna sudah dapat mengakses situs tersebut tanpa adanya pembatasan. 

Sebagai langkah yang lebih lanjut, Komdigi telah melakukan audit terhadap sistem serta koordinasi teknis internal tim pengendalian untuk memastikan evaluasi menyeluruh terhadap sistem dan mekanisme kerja. Guna meningkatkan akurasi atas deteksi konten negatif. 

“Kejadian ini bisa dicegah apabila Wikimedia telah masuk database whitelist, namun karena mereka belum menyelesaikan proses registrasi sebagai PSE lingkup Privat di Indonesia, Wikimedia Commons belum masuk kategori whitelist dalam sistem pemblokiran,” ungkap Alexander. 

Oleh sebab itu, Dirjen Alexander meminta Wikimedia untuk segera menuntaskan proses registrasi hingga terbit Tanda Daftar PSE sebagai bentuk kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 

“Kami berkomitmen untuk menjaga ruang digital Indonesia tetap aman dari konten ilegal, serta memastikan setiap langkah kebijakan dilakukan secara proporsional, berbasis bukti dan mengedepankan prinsip kehati-hatian. Kepercayaan publik menjadi hal yang utama dalam setiap upaya yang kami lakukan,” tegasnya.