| Rapat pimpinan DPR dan pemerintah bahas BPJS PBI JK. |
| – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul membuka opsi reaktivasi otomatis bagi 100 ribu peserta BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) nonaktif yang menderita penyakit kronis dan katastropik.
Kebijakan ini bertujuan agar pelayanan kesehatan bagi pasien dengan kondisi serius tetap berjalan tanpa hambatan.
Pernyataan ini disampaikan Gus Ipul dalam rapat bersama pimpinan DPR di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (9/2/2026). Reaktivasi otomatis ditujukan bagi peserta PBI nonaktif dengan penyakit kronis dan katastropik, termasuk jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal.
“Selain reaktivasi reguler, Kemensos membuka opsi reaktivasi otomatis bagi 100 ribu peserta PBI nonaktif yang menderita penyakit kronis dan katastropik,” ujar Gus Ipul.
Menurut Mensos, pada 2025, sekitar 13,5 juta penerima PBI JK dinonaktifkan. Dari jumlah tersebut, sekitar 87 ribu peserta mengajukan reaktivasi. Sebagian lainnya berpindah ke segmen mandiri atau diambil alih oleh pemerintah daerah (pemda) di wilayah yang telah menerapkan Universal Health Coverage (UHC), sehingga seluruh warganya dibiayai melalui APBD.
“Penonaktifan PBI bukan berarti pengurangan kuota, melainkan realokasi kepada warga yang lebih memenuhi kriteria. Misalnya, Dalimin dari desil 10 dan Jamhuri dari desil 7 dialihkan kepada Apendi desil 1,” jelas Gus Ipul.
Lebih lanjut, Gus Ipul mengusulkan perluasan lokasi pengajuan reaktivasi PBI, tidak hanya terbatas di Dinas Sosial, untuk mempermudah masyarakat. Selain itu, BPJS, Kemensos, dan Kemenkes akan bekerja sama mempercepat proses reaktivasi.
“Reaktivasi otomatis akan diberikan kepada 106 ribu penderita penyakit katastropik atau kondisi kesehatan serius yang mengancam jiwa dan membutuhkan perawatan jangka panjang, seperti jantung, kanker, stroke, dan gagal ginjal. Tujuannya agar layanan kesehatan mereka tidak terganggu,” ujar Gus Ipul.
Mensos juga menekankan pentingnya peran aktif pemda dalam pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) serta pengusulan maupun reaktivasi bantuan sosial bagi warga yang berhak.(da*)